erubahan sikap dan haluan politik Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR dinilai hanya manuver untuk menggertak pemerintah atas kekecewaannya kepada keputusan kontroversi Pilkada Maluku Utara dan Lampung.
"Namun, sesungguhnya gertakan itu tidak akan berlanjut menjadi sikap oposisi terhadap pemerintah. Itu hanya semacam gertak sambal," kata pengamat dari Indo Barometer, M Qodary, dalam dialektika demokrasi "Duel dan Duet Golkar-Partai Demokrat" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (13/6).
Qodary mengemukakan, sejak dulu Golkar tidak pernah jauh dari kekuasaan, walaupun tidak sedang berkuasa, tetapi Golkar tidak pernah menjadi oposisi. Keberadaan Golkar selalu berada di dekat-dekat kekuasaan.
"Karena itu, saya tidak yakin Golkar akan mengubah haluan dan sikap politiknya dari pendukung menjadi oposisi bagi pemerintah. Itu dari dulu sampai sekarang," katanya.
Ia mengibaratkan, Golkar dan kekuasaan sudah seperti ikan dan air. "Ikan tanpa air akan mati .Jika mengubah sikap dan haluan politik, Jusuf Kalla akan kerepotan," katanya.
Ketidaksiapan Golkar jauh dari kekuasaan ditunjukkan dengan adanya kader-kadernya yang selalu menjadi menteri, meskipun Golkar tidak sedang berkuasa. Jika menjadi oposisi, maka konsekuensinya, Golkar harus menarik seluruh menterinya dari kabinet, bahkan menarik Jusuf Kalla dari posisinya sebagai Wapres.
"Itu tidak akan pernah dilakukan Golkar. Partai ini tidak siap keluar dari pemerintahan," katanya sambil menambahkan manuver FPG DPR itu hanya ancaman kecil yang tidak perlu ditakuti pemerintah.
Dia juga mengemukakan, kedekatan Golkar dengan kekuasaan selama ini menunjukkan bahwa daya tarik kekuasaan sangat mempesona bagi orang-orang Golkar.
"Kalau keluar dari pemerintahan pun, selain tidak siap, sikap itu sudah sangat terlambat. Bendera oposisi sudah telanjur disandang PDIP," katanya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono juga mengemukakan, Golkar tidak akan keluar dari pemerintahan dan menjadi oposisi. Jika menjadi oposisi, maka kinerja pemerintah akan terganggu dan hal itu merugikan rakyat.
"Gangguan terhadap kinerja pemerintah akan merugikan rakyat," kata Agung yang menambahkan, wacana perubahan haluan dan sikap politik itu belum pernah dibahas DPP Golkar.
Dia berharap, DPP Golkar segera membahas sikap FPG. Sikap dan haluan politik fraksi dan DPP Golkar juga tidak akan berbeda karena fraksi adalah kepanjangan tangan partai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar