Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menyatakan perubahan sikap dan haluan politiknya terhadap Pemerintah bukan gertak sambal, tetapi akan diimplementasikan di DPR RI.
"Sikap kami bukan gertak sambal," kata Wakil Ketua FPG DPR Idrus Marham di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (13/6) berkaitan dengan perubahan sikap dan haluan politik FPG yang akan lebih kritis kepada pemerintah.
Idrus mengemukakan, perubahan sikap dan haluan politik itu mulai ditunjukkan dengan memboikot Raker Komisi II dengan Mendagri Mardianyo beberapa hari lalu. Anggota FPG yang duduk di Komisi II sepakat untuk tidak ikut rapat sebagai bentuk protes kepada Pemerintah atas keputusan terkait Pilkada Maluku Utara.
Untuk menyelesaikan kontroversi hasil Pilkada Maluku Utara, Mendagri memutuskan bahwa pemenang pilkada adalah calon gubernur Thaib Armayn yang didukung Partai Demokrat, sedangkan KPUD memutuskan Abdul Gafur yang didukung Golkar sebagai pemenang.
Menurut Idrus Marham, keputusan Pemerintah itu sangat mengecewakan Golkar. Kekecewaan Golkar juga terjadi pada kontroversi pemilihan gubernur Lampung beberapa tahun lalu ketika Alzier Dianis Thabrani yang telah dipilih DPRD tetapi tidak pernah dilantik, meskipun MA memenangkan gugatannya.
Idrus menyatakan, untuk kedua kasus itu, Pemerintah mendasarkan keputusan pada landasan hukum yang berbeda. Pilkada Maluku Utara diputuskan berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA), sedangkan untuk kasus Lampung telah ada keputusan MA yang memenangkan Alzier tetapi Pemerintah tidak melaksanakan keputusan MA.
Mengenai tudingan bahwa Golkar selalu berorientasi pada kekuasaan, Idrus mengemukakan, partai politik (parpol) didirikan untuk meraih kekuasaan. Justru aneh bila partai tidak ingin berkuasa. "Tetapi kekuasaan itu untuk mengimplementasikan program," katanya.
Sementara itu, Ketua FPG DPR Priyo Budi Santoso mengemukakan, perubahan sikap dan haluan politik itu hanya akan terjadi di tingkat fraksi dan belum perlu dibicarakan di DPP Golkar. Untuk tingkat partai, mengubah sikap dan haluan politik itu harus dibicarakan di tingkat Rapimnas.
Jika DPP Golkar melalui rapat harian membicarakan hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan politik, mengingat keputusuan DPP pasti akan diikuti oleh pengurus DPD Golkar. Golkar ingin menjaga hubungan baik dan bertekad akan mempertahankan pasangan SBY/JK hingga tahun 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar